Hadiah Manis dari Pemerintah untuk Investor
Dulu, setiap kali notifikasi transferan dividen masuk ke rekening, perasaan investor seringkali campur aduk. Senang karena dapat uang, tapi sedikit kesal karena nominalnya sudah “disunat” duluan oleh negara. Ya, sebelum aturan baru berlaku, setiap pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham perorangan langsung dipotong Pajak Dividen Saham (PPh Final) sebesar 10%. Jadi, kalau jatah dividen Anda Rp10 juta, yang masuk ke rekening hanya Rp9 juta. Lumayan sakit, bukan?
Namun, angin segar berhembus sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan aturan turunannya di PMK No. 18/PMK.03/2021. Pemerintah kini memberikan insentif luar biasa: tarif pajak dividen menjadi 0 persen alias gratis! Uang dividen Anda kini bisa dinikmati utuh 100%.
Mengapa Pembebasan Pajak Dividen Saham Itu Penting?
Kebijakan ini bukan sekadar “hadiah”, melainkan strategi cerdas untuk mendorong budaya investasi di Indonesia. Dengan menghapus potongan pajak, imbal hasil investasi (return) yang diterima investor menjadi lebih besar. Bayangkan efek compounding interest (bunga berbunga) yang bisa terjadi jika potongan 10% itu diputar kembali menjadi modal. Dalam jangka panjang, kekayaan investor akan tumbuh jauh lebih cepat.
Tapi tunggu dulu, tidak ada makan siang gratis. Ada syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar fasilitas “Surga Pajak” ini sah Anda nikmati. Mari kita bedah detailnya agar Anda tidak salah langkah.
Aturan Lama vs Aturan Baru (UU Cipta Kerja)
Sebelum membahas syaratnya, mari kita lihat perbandingannya agar Anda paham betapa menguntungkannya aturan ini.
Dulu Dipotong 10%, Sekarang Utuh 100%
-
Aturan Lama: Dividen adalah Objek Pajak. Perusahaan pembagi dividen wajib memotong langsung PPh Final 10% sebelum mentransfer ke nasabah. Anda terima bersih (net), tapi terpotong.
-
Aturan Baru: Dividen menjadi Bukan Objek Pajak (Bebas Pajak), dengan syarat tertentu. Perusahaan mentransfer uang secara penuh (bruto) ke RDN Anda tanpa potongan sepeser pun.
Syarat Utama: Wajib Diinvestasikan Kembali (Reinvestasi)
Inilah kunci utamanya. Pemerintah membebaskan pajak bukan supaya uangnya Anda pakai untuk beli kopi atau liburan ke luar negeri. Pajak dibebaskan ASALKAN uang dividen tersebut diputar kembali (reinvestasi) di dalam negeri.
Logikanya sederhana: “Kami tidak ambil pajak 10%-nya, tapi tolong uang itu dipakai untuk menggerakkan ekonomi Indonesia lagi.”
Jika Anda menggunakan uang dividen untuk konsumsi pribadi, maka fasilitas bebas pajak ini gugur, dan Anda wajib menyetor sendiri PPh 10% ke kas negara.
Batas Waktu Reinvestasi: Jangan Sampai Telat!
Ada tenggat waktu yang ketat kapan uang tersebut harus sudah dibelikan instrumen investasi.
-
Batas Waktu Investasi: Paling lambat akhir bulan ketiga (Maret) tahun pajak berikutnya setelah tahun dividen diterima.
-
Contoh: Anda terima dividen bulan Agustus 2024. Maka uang itu wajib sudah diinvestasikan paling lambat 31 Maret 2025.
-
Aturan 3 Tahun Holding Period
Setelah diinvestasikan, uang tersebut tidak boleh ditarik seenaknya. Anda wajib menahan (holding) investasi tersebut selama minimal 3 tahun pajak berturut-turut sejak tahun dividen diterima.
Instrumen Investasi Apa Saja yang Diperbolehkan?
Banyak yang mengira reinvestasi Pajak Dividen Saham hanya boleh dibelikan saham lagi. Padahal, opsinya sangat luas sesuai PMK-18/2021. Berikut daftarnya:
1. Pasar Modal (Saham, Reksadana, Obligasi)
Ini yang paling umum. Uang dividen dibelikan lagi saham (bisa saham yang sama atau beda), Reksadana, ETF, atau Surat Berharga Negara (SBN/ORI/Sukuk).
2. Emas Batangan dan Tabungan
Kabar baik bagi pecinta emas! Membeli emas batangan (Antam/UBS) dengan kemurnian 99,99% dianggap sebagai investasi sah. Bahkan, menaruh uangnya di tabungan atau deposito bank di Indonesia pun sudah dianggap investasi, asalkan tidak ditarik untuk konsumsi.
3. Sektor Riil dan Properti
Anda bisa menggunakan uang dividen untuk penyertaan modal di perusahaan baru (PT/CV), memberi pinjaman ke UMKM, atau investasi infrastruktur.
Bagaimana Jika Dividen Tidak Diinvestasikan Kembali?
Misalkan Anda butuh uang tunai mendesak dan terpaksa memakai uang dividen untuk biaya rumah sakit atau renovasi rumah. Apakah boleh?
Boleh saja, tapi konsekuensinya fasilitas bebas pajak hilang.
Konsekuensi PPh Final 10%
Anda wajib menghitung sendiri nilai dividen yang dipakai tersebut, lalu menyetor PPh Final 10% ke negara melalui e-Billing.
-
Terima Dividen: Rp10 Juta.
-
Dipakai Belanja: Rp10 Juta (Tidak Investasi).
-
Wajib Setor Pajak: Rp1 Juta.
-
Batas Setor: Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima.
Jika hanya sebagian yang diinvestasikan (misal 50%), maka yang bebas pajak hanya yang 50% itu. Sisanya tetap kena pajak.
Cara Lapor Dividen Bebas Pajak di SPT Tahunan
Ini bagian teknis yang sering membingungkan. Walaupun bebas pajak, Anda WAJIB MELAPORKANNYA di SPT Tahunan. Jika tidak lapor, orang pajak bisa menganggap Anda menyembunyikan penghasilan.
1. Mengisi di Pos Penghasilan Bukan Objek Pajak
Saat mengisi SPT Tahunan Pribadi (Form 1770 atau 1770S) di DJP Online:
-
Masuk ke bagian Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.
-
Isi nominal dividen penuh di kolom Dividen.
2. Mengisi Laporan Realisasi Investasi di e-Reporting
Ini langkah tambahan yang wajib. Selain SPT, Anda harus lapor realisasi investasi secara berkala setiap tahun (selama 3 tahun masa holding).
-
Menu ini ada di DJP Online -> Profil -> Aktivasi Fitur -> Centang e-Reporting Investasi.
-
Isi detail: Nama instrumen (misal Saham BBCA), Tanggal Beli, dan Nominal.
Studi Kasus Perhitungan: Untung Rugi Investor
Mari kita lihat bedanya.
Pak Budi menerima dividen total Rp100 Juta pada tahun 2024.
-
Skenario Lama: Pak Budi hanya terima Rp90 Juta di rekening. Rp10 Juta hilang dipotong pajak.
-
Skenario Baru: Pak Budi terima utuh Rp100 Juta.
-
Ia membelikan Saham Telkom (TLKM) senilai Rp100 Juta.
-
Tahun depan, saham TLKM naik 10%. Maka aset Pak Budi jadi Rp110 Juta.
-
Bandingkan jika modalnya cuma Rp90 Juta, asetnya hanya jadi Rp99 Juta.
-
Selisih keuntungan: Rp11 Juta!
-
Apakah Dividen Luar Negeri Juga Bebas Pajak?
Ya! Aturan ini juga berlaku untuk dividen dari saham luar negeri (misal Anda beli saham Apple atau Tesla).
Syaratnya:
-
Harus diinvestasikan di Indonesia sebesar paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.
-
Memenuhi syarat waktu holding 3 tahun.
Ini adalah insentif besar untuk memulangkan dana (repatriasi) ke tanah air.
Risiko Jika Ketahuan Berbohong (Tidak Reinvestasi tapi Lapor Bebas)
Sistem DJP kini makin canggih dan terintegrasi dengan KSEI (Pasar Modal) dan Perbankan.
Jika Anda lapor di SPT bahwa dividen “Bebas Pajak”, tapi data KSEI menunjukkan Anda menarik dana tersebut dan tidak beli saham/reksadana lagi, maka Surat Cinta (SP2DK) dari kantor pajak akan datang. Anda akan ditagih PPh 10% plus sanksi denda keterlambatan. Jangan coba-coba!
Keuntungan Bagi Perekonomian Nasional
Kebijakan Pajak Dividen Saham 0% ini menciptakan win-win solution.
-
Investor: Dapat cuan lebih besar dan aset tumbuh lebih cepat.
-
Negara: Likuiditas pasar modal bertambah, investasi sektor riil bergerak, dan basis data investor semakin rapi.
Tips Mengelola Cashflow Dividen Agar Tetap Patuh Pajak
-
Rekening Terpisah: Jika memungkinkan, jangan campur uang dividen di rekening operasional harian agar tidak terpakai tidak sengaja.
-
Auto Reinvest: Langsung belikan saham/reksadana begitu dividen cair. Jangan biarkan mengendap terlalu lama di RDN.
-
Simpan Bukti: Simpan bukti pembelian saham (Trade Confirmation) atau bukti pembelian emas sebagai arsip jika sewaktu-waktu diperiksa pajak.
Kesimpulan: Manfaatkan Fasilitas Ini Sebaik-baiknya
Aturan bebas Pajak Dividen Saham adalah kesempatan emas bagi investor Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan aset. Pemerintah sudah memberi “karpet merah”, tugas kita hanyalah disiplin mengikuti aturannya.
Ingat, kuncinya ada dua: Investasikan Kembali dan Lapor. Dengan melakukan dua hal sederhana ini, Anda tidak hanya menyelamatkan 10% keuntungan Anda, tapi juga berkontribusi memajukan investasi di negeri sendiri.
Yuk simak tips cara memilih reksadana pasar uang untuk parkir dana dividen yang aman di artikel kami selanjutnya!
FAQ: Pertanyaan Umum
1. Apakah saya perlu setor sendiri pajaknya jika tidak reinvestasi?
Ya. Jika tidak diinvestasikan kembali, dividen menjadi objek pajak PPh Final. Anda harus buat kode billing sendiri dan setor ke bank/kantor pos, lalu lapor di SPT.
2. Apakah reinvestasi harus di saham yang sama?
Tidak. Anda bebas membelikan saham perusahaan lain, atau instrumen lain seperti emas, reksadana, atau properti.
3. Bagaimana jika saya jual saham hasil reinvestasi sebelum 3 tahun?
Boleh dijual (trading), asalkan uang hasil penjualannya dibelikan investasi lagi. Yang penting nilai investasinya tidak ditarik keluar dari sistem investasi selama 3 tahun.
4. Kapan batas waktu lapor realisasi investasi?
Laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya (bersamaan dengan batas lapor SPT Tahunan Pribadi).
5. Apakah aturan ini berlaku surut?
Aturan ini berlaku untuk dividen yang diterima mulai tanggal berlakunya UU Cipta Kerja (November 2020) dan aturan turunannya. Dividen tahun-tahun sebelumnya tetap pakai aturan lama.
Mari Diskusi!
Apakah Anda sudah memanfaatkan fasilitas bebas pajak ini di pelaporan SPT tahun lalu? Atau Anda baru tahu sekarang?
Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda seputar pajak dividen di kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadi investor yang taat pajak tapi tetap cerdas mengelola cuan!
About the Author
